Libatkan Militer

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituding semakin bernuansa militeristik. Padahal seluruh komisioner berasal dari kalangan masyarakat sipil. Tapi, mereka tidak menjadikan nilai moral masyarakat sipil sebagai rujukan dalam membuat kebijakan.

Demikian disampaikan Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Abdul Gafar Karim dalam Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Jumat (22/2).

Gaffar juga menilai para pimpinan KPU diperlakukan bak pejabat negara dengan segala dukungan finansial, fasilitas, dan pelayanan yang melebihi pejabat eselon satu di pemerintahan.

Menurut Gaffar, angan-angan ideal bahwa komisioner KPU akan membawa dan menjaga kegelisahan civil society di ranah negara akan sangat sulit terwujud dengan situasi ini. “Cenderung terjadi adalah ilusi kenyamanan sebagai pejabat negara,” kritik dia.

Ketua KPU, Hasyim Asy’ari membantah tudingan tersebut. Dia mempertanyakan maksud nuansa militer apakah berkenaan dengan semakin ditinggikannya pagar Kantor KPU dan diperbaruinya seragam satpam.

“Satpam KPU memang mendapatkan seragam yang lebih bagus, bahkan pelati­han dari lembaga pendidikan kepolisian,” ungkap Hasyim.

Hasyim menambahkan, banyaknya sat­pam KPU bertujuan untuk meningkatkan pengamanan. Bahkan, dia mengambil teori ‘si vis pacem, para bellum’. Artinya jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang.

“Jadi kami harus bersiap-siap untuk mengamankan diri,” tandasnya.

Terkait orientasi tugas komisioner baru KPU provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan Resimen Induk Kodam Jayakarta (Rindam Jaya) dan yang bertugas menggembleng prajurit TNI AD itu, Hasyim beralasan, situasi di lapangan yang dihadapi para komisioner memang keras.

“Pelibatan militer juga bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman komisioner KPU dari tingkat pusat hingga daerah,” kata dia.

Selain itu, tambah Hasyim, pelibatan militer dalam orientasi agar kondisi jasmani mereka tetap sehat, tetap dalam organisasi yang tertib, dan untuk mem­bangun pemahaman yang seragam.

Kendati bekerja sama dengan TNI dan Polri, dosen hukum di Universitas Diponegoro itu menjamin pimpinan KPU tidak akan bergaya militer saat berkomunikasi dengan masyarakat sipil.

“Tidak ada perubahan sikap, pandan­gan kami dari masyarakat sipil kemudian berubah perilaku dan cara pandang men­jadi militerisme,” tutupnya.