Hoaks Soal Pemilu 2024 Mulai Bertebaran Di Medsos

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengingatkan masyarakat berpikir kritis jika menemukan informasi janggal yang bernuansa provokatif di media sosial (medsos). Jangan gampang percaya. Soalnya, bisa jadi informasi tersebut adalah kabar bohong alias hoaks.

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, hoaks sepu­tar Pemilu 2024 sudah mulai bertebaran di medsos, terutama di Facebook. Jenisnya beraneka ragam. Tujuannya, menjatuhkan pihak tertentu.

“Catatan kami menunjuk­kan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform Facebook yang dike­lola Meta (perusahaan pemilik Facebook),” ujar Budi Arie dalam keterangan pers, Sabtu (28/10/2023).

Bahkan, seiring perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau dikenal Artificial Intelligence (AI), hoaks pun semakin dibuat canggih.

Hoaks terlihat nampak seperti informasi yang benar. Orang awam bisa mudah percaya jika tidak mengerti soal AI.

Karena itu, Budi Arie menga­jak masyarakat yang menemu­kan informasi dengan sumber tak kredibel di medsos agar tidak langsung menyebarkannya.

Harus ditelaah dengan mencari informasi serupa dari beberapa sumber yang berbeda untuk me­mastikan kebenarannya.

“Bandingkan berita ketika menemukan berita yang terdengar mencolok atau kontro­versial,” sarannya.

Dia mengatakan, total ada 101 isu hoaks yang beredar mengenai Pemilu sejak Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023. Peningkatan­nya, hampir 10 kali lipat.

Saat ini kami telah menga­jukan take down 454 konten kepada pihak Meta,” ungkap Ketua Umum Projo ini.

Salah satu yang menghe­bohkan publik adalah video Presiden Joko Widodo yang menggunakan bahasa Mandarin saat berpidato di forum interna­sional. Kemenkominfo memas­tikan, video itu hasil suntingan yang menyesatkan.

Setelah diselidiki, sum­ber resmi video berasal dari unggahan kanal YouTube The U.S. -Indonesia Society (USIN­DO) pada 13 November 2015.

Video itu adalah pidato Jokowi di ajang Gala yang digelar oleh US Chamber of Commerce, US-ASEAN Business Council, Oktober 2015.

Sebelumnya, video itu diunggah salah satu akun Twitter alias X dengan alasan untuk pembelajaran agar tak mudah percaya video yang beredar karena deep fake mudah dibuat, apalagi di tahun politik. Kini, unggahan itu sudah dihapus.

Hoaks lainnya tentang unggahan yang berjudul ‘Prabo­wo Gagal Mencalonkan Diri sebagai Presiden Setelah MK Kabulkan Batas Usia”. Serta, “Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menolak Pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi Capres karena Ingin Menjegal Anies Baswedan”.

“Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawa­pres. Isu hoaks dan disinfor­masi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu kita,” ungkapnya.

Budi Arie menyatakan, Kominfo selalu siap dalam menangkal hoaks Pemilu. Lang­kah itu dimulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, penanga­nan konten hoaks bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan penyelenggara platform media sosial, serta peningkatan patroli siber.