Jika AMIN Menang, Desa Bakal Terima Alokasi Dana 5 Miliar

BANDUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Abdul Muhaimin Iskandar, berkampanye di Lapangan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemarin. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini banyak menjanjikan perbaikan untuk kemajuan rakyat. Misalnya, peningkatan pendidikan dan dana Rp 5 miliar untuk desa.
"Semua rakyat harus menikmati pendidikan yang baik dan merata. Semua sekolah-sekolah kita tumbuhkan menjadi sekolah-sekolah yang bermutu,” kata Cak Imin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, pendidikan merupakan program unggulan duet AMIN, singkatan Anies Baswedan-Muhaimin. Dia ingin mutu pendidikan bisa meningkat serta bisa dijangkau seluruh anak di seluruh tanah air.

Selain itu, AMIN ingin posisi desa harus diperkuat agar warganya lebih makmur dan sejahtera. “Warga desa tidak usah capek-capek ke Kota hanya untuk sekolah. Kita akan wujudkan desa yang kuat, pendidikannya yang bagus," katanya.
Di hadapan ribuan massa yang hadir, Cak Imin menegaskan pemerintah desa harus dilibatkan dalam pembangunan bangsa. Serta, warga desa turut dilibatkan agar masyarakat desa maju dan berkembang.
"Karena itu siap-siap warga desa, AMIN menang, laksanakan Rp 5 miliar dana desa untuk kemakmuran warganya,” tegasnya

Selain itu, Cak Imin juga mengusulkan perbaikan pelayanan kesehatan. Dia mengusulkan, pemberdayaaan Posyandu. Di setiap desa harus ada Puskesmas.

Tiap desa banyak yang harus kita tangani, termasuk guru-guru PAUD," katanya.
Sementara itu, Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan melakukan kampanye akbar di Stadion Jagaraya, Garut, Jawa Barat, kemarin.

Mantan Gubernur DKI Jakara itu menyeriusi wacana Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat.
"Jadi, kami tampung aspirasi itu. Dan dalam visi-misi kami, ada daerah otonomi baru. Itu nanti dibahas bersama pakar. Melihat kebutuhan, problem yang ada," kata Anies.

Dikatakan, pembentukan DOB harus didasari dengan pertimbangan teknokratis, dan bukan pertimbangan politis.

"Misalnya ada perbedaan kekuatan di dalam sebuah kabupaten. Lalu perbedaan itu dilanggengkan dengan dipisahkan. Nah itu politis. Tapi kalau ada kawasan yang tidak bisa tertangani dengan baik, karena jarak jauh, karena infrastruktur, dibutuhkan daerah otonomi baru," katanya.

Menurutnya, di Jawa Barat ada beberapa daerah yang secara ukuran luas. Namun, kapasitas fiskal dan birokrasinya tidak setara. Misalnya, Garut dan Bogor.
"Sehingga rakyat yang tinggal jauh dari ibu kota (kabupaten) tidak bisa dapat layanan yang sama. Pendidikan beda, kesehatan beda, infrastruktur beda. Semata-mata karena beban yang ditanggung kabupaten itu besar. Salah satunya di Garut, dan Bogor,” ungkapnya.