PKS Segera Ketemu Prabowo, PDIP Terancam Ditinggal Sendirian

JAKARTA - Harapan PKS untuk berjumpa Presiden terpilih Prabowo Subianto di acara halal bihalal partainya belum terwujud. Meskipun Prabowo tak hadir, PKS sudah atur jadwal dan optimis bisa segera bertemu. Seperti PKB dan NasDem, PKS diduga ingin membicarakan arah koalisi dengan Prabowo. Kalau Prabowo-PKS benar-benar jadian, maka Banteng terancam ditinggal sendirian.
Sabtu (27/4/2024), PKS menggelar halal bihalal di Markas Dakwah, di Jalan TB Simatupang Jakarta, Sabtu. Meskipun hanya halal bihalal, acara yang diselenggarakan PKS ini terasa spesial. Panitia mendirikan tenda besar di depan gedung untuk menampung kader-kader yang datang.
Tidak hanya itu, panitia juga menggelar karpet merah yang membentang dari halaman depan hingga ke pintu masuk gedung PKS. Rencananya, karpet merah ini untuk menyambut kedatangan Prabowo.

Sehari sebelumnya, Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan partainya memang mengundang Prabowo. Tak hanya Prabowo, PKS juga mengundang pimpinan partai politik lain termasuk PDIP serta para mantan Capres-Cawapres yang berlaga di Pilpres 2024.

Mulai pukul 10 pagi, para tamu mulai berdatangan. Mantan pasangan Capres-Cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar datang lebih awal. Setelah itu, giliran pimpinan parpol menyusul. Tampak hadir Ketum NasDem Surya Paloh, Plt Ketum PPP Mardiono, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, dan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto.
Hadir pula sejumlah pimpinan lembaga negara, seperti Ketua MPR yang juga Waketum Golkar Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.

Sampai tengah hari, Prabowo yang ditunggu-tunggu tak juga hadir. Belakangan panitia mendapat kabar, Prabowo tak bisa hadir dan akan diwakilkan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Namun, hingga acara kelar, Muzani tak hadir di acara.
Para petinggi PKS coba tetap tenang, meski Prabowo nggak hadir. Presiden PKS Ahmad Syaikhu memasang wajah tersenyum saat dikonfirmasi ketidakhadiran Ketum Partai Gerindra itu.

“Pak Prabowo nggak bisa hadir karena dia ada acara,” kata Syaikhu.

Aboe Bakar juga mengatakan yang sama. Kata dia, Prabowo tak dapat hadir karena harus menghadiri acara lain. “Pak Prabowo sudah menyatakan ada acara seperti ini (halal bihalal) juga di rumahnya dari keluarga besarnya. Jadi dia minta izin tak hadir,” kata Aboe.
Dalam kesempatan tersebut, Aboe menjelaskan arah politik PKS setelah Pilpres selesai. Kata dia, partainya siap jika diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang untuk mengikuti jejak NasDem dan PKB yang yang sudah lebih dulu diajak Prabowo.

Mungkin juga PKS pasti akan didatangi, kita berharap gitu toh,” ujarnya.
Aboe mengklaim, partainya sudah berkomunikasi dengan kubu Prabowo. Bahkan, kata dia, komunikasi yang dilakukan sudah detail. Karena alasan itu, ia yakin Prabowo akan hadir. “Harusnya datang, tapi belum datang juga,” keluhnya.
Setelah ini, Aboe memastikan PKS akan mengatur ulang jadwal pertemuan dengan Prabowo. Pertemuan itu bisa dilakukan dengan cara PKS datang menemui Prabowo atau sebaliknya. Ia yakin, karena PKS dan Prabowo punya kedekatan sejak 2014. “Semoga dalam waktu dekat ini, tunggu saja. Moga-moga Allah mudahkan,” harapnya.

Di tempat yang sama, Surya Paloh mengomentari keinginan PKS merapat ke koalisi pemerintahan seperti yang dilakukan PKB dan NasDem. Paloh mengaku akan menyambut baik jika PKS diajak merapat.

Menurutnya, masalah bangsa sangat kompleks, dan tak bisa dibereskan sendirian.

Apa tanggapan Gerindra? Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya terus berupaya mempertemukan Prabowo dengan pimpinan PKS. Para fungsionaris Gerindra akan berkomunikasi dengan elite PKS untuk mewujudkan pertemuan yang bertujuan menambah partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran itu.

“Kita sedang cek untuk berkomunikasi dengan PKS,” kata Muzani.
Muzani mengatakan, pertemuan Prabowo dengan pimpinan partai seperti NasDem dan PKB bukanlah yang terakhir. Kata dia, akan ada pertemuan lanjutan yang dilakukan Prabowo dengan partai lain. Pasalnya, Prabowo dan Gerindra ingin membentuk koalisi partai yang kuat dan pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berjalan mulus.

“Kita akan mengajak semua kekuatan, semua pemimpin untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan,” kata wakil ketua MPR RI itu.

Muzani menyebut, partai pengusung Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak keberatan atas langkah Prabowo menambah partai anggota koalisi. Bahkan, anggota KIM menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk merangkul partai-partai lain.
“Semua menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Pak Prabowo untuk melakukan komunikasi politik dengan pimpinan partai politik manapun karena kebutuhan untuk saling menguatkan dalam pemerintahan yang akan datang adalah kebutuhan kita semua,” ujar Muzani.

Namun, Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai, sebaiknya tidak semua partai masuk dalam gerbong pemerintahan mendatang. Dia berharap 1 atau 2 partai tetap berada di luar pemerintahan. Sebab, demokrasi yang baik membutuhkan koalisi dan oposisi untuk saling mengoreksi jalannya pemerintahan.
“Kalau saya boleh sarankan secara pribadi tetap sangat baik apabila ada satu atau dua partai partainya kalau berada di luar,” ujar Raja Juli.
Sementara itu, Ketua Majelis Syuro PBB Masrur Anhar menganggap wajar jika partai non-koalisi ingin merapat ke Prabowo. Terpenting, kata dia, Prabowo dapat memberikan prioritas kepada PBB yang telah mendukung sejak awal.

“Semoga partai yang telah bekerja keras seperti PBB tidak terlupakan. Jangan sampai yang sebelumnya berseberangan malah mendapat jatah posisi di pemerintahan sementara yang telah bekerja keras dilupakan begitu saja,” ujar Masrur di DPP PBB, Jakarta, kemarin.

Masrur menyatakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan berkurangnya jatah kursi PBB karena bergabungnya partai non-koalisi. Namun, ia percaya Prabowo-Gibran akan secara proporsional menentukan pembentukan kabinetnya. “Semoga ada pembagian yang adil,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai ketidakhadiran Prabowo ke acara halal bihalal yang digelar PKS, bukan berarti partai tersebut ditolak masuk ke koalisi Prabowo. Kata dia, mungkin saja masih ada komunikasi yang belum selesai dan harus dituntaskan terlebih dahulu.

“Mungkin ini masih perlu lobi-lobi ke depan antara kedua belah pihak untuk saling menjajaki kebersamaan dalam koalisi ke depan,” kata Ujang saat dikontak, Sabtu.
Menurut Ujang, PKS tampaknya sudah siap untuk bergabung. Menurut dia, tak aneh. Karena Prabowo dan PKS punya kedekatan. PKS sudah dua kali mengusung Prabowo sebagai capres di 2014 dan 2019. Melihat kedekatan tersebut, terbuka peluang bagi PKS untuk merapat ke kubu pemerintah.

Dengan situasi ini, tinggal PDIP yang masih belum menentukan sikap. Dengan usaha PKS yang gigih mendekati Prabowo, kata dia, PDIP bisa terancam sendirian di luar Koalisi pemerintah.

“Kalau saya melihat seperti itu. Kebatinan PDI Perjuangan seperti itu  Nah, ini kelihatannya,” kata Ujang.