Kabinet Prabowo-Gibran Sudah Dibahas

JAKARTA - Bergabungnya Partai NasDem dan PKB dalam Koalisi Indonesia Maju bisa membuat jatah “kue” untuk para pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terbagi-bagi. Namun, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku tidak takut jatah menteri untuk mereka akan berkurang.
Setelah memenangkan Pilpres 2024, Prabowo langsung melakukan konsolidasi. Menteri Pertahanan ini mulai melakukan serangkaian komunikasi intensif dengan para pemimpin partai politik koalisi serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Prabowo sudah berkunjung ke markas PAN, Demokrat, Golkar. Baru-baru ini, Prabowo juga berkunjung ke markas PBNU.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, langkah ini tidak hanya untuk menguatkan dukungan politik, tetapi juga sebagai proses kajian mendalam untuk memilih anggota kabinet yang akan membantu pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.
Belakangan, NasDem dan PKB ikut bergabung dalam koalisi Prabowo. Sudah rahasia umum, setiap partai yang bergabung dalam koalisi tentu mengharapkan jatah menteri. Kedatangan dua partai ini ditanggapi beragam oleh anggota Koalisi Indonesia Maju. Ada yang biasa saja, ada yang khawatir.
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, Prabowo memang sudah memulai membahas susunan kabinet. Tak cuma itu, koalisi juga membahas dan mempertimbangkan segala aspek dalam merencanakan pemerintahan nanti. Prabowo tidak hanya fokus pada dinamika politik di parlemen, tetapi juga pada struktur dan fungsi pemerintahan yang efektif.

Soal kedatangan NasDem dan PKB dalam koalisi, AHY menanggapinya dengan santai. AHY tidak mempersoalkan kehadiran NasDem dan PKB. Menurut dia, Pilpres sudah usai. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pun tak khawatir kedatangan NasDem dan PKB mengurangi jatah menteri Demokrat. AHY yakin Prabowo bisa berlaku adil.
"Ah, tidak. Kami sendiri memiliki keyakinan komitmen akan dijalankan dengan baik," kata AHY, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (3/5/2024).

AHY pun mengapresiasi Prabowo yang tidak pernah sepihak memutuskan langkah koalisi. Dia merasa selalu dilibatkan, termasuk dalam persoalan kursi menteri.
"Inilah proses yang menurut saya perlu kita jadikan sebagai hal yang baik. (Demokrat) selalu diajak bicara, didiskusikan begitu," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang ini.

Senada dengan AHY, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga tak memusingkan jatah menteri PAN di kabinet Prabowo-Gibran nanti. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo.

"Saya ini Menteri Perdagangan. Namanya pembantu presiden dan yang punya hak adalah presiden terpilih Pak Prabowo. Terserah pada beliau berapa saja," kata pria yang akrab disapa Zulhas ini. 
Mantan Ketua MPR ini mengatakan, PAN siap bekerja membantu Prabowo. Kata dia, hal yang lebih penting yaitu persatuan daripada meributkan jatah menteri.
"Pilihannya adalah kepentingan untuk rakyat supaya bisa lebih baik, makmur, sejahtera. Kami memilih persatuan," ujarnya. 
Zulhas pun menegaskan, tak khawatir jatah untuk PAN berkurang "Kalau saya tanya jatah atau kepentingan Indonesia, kami memilih kepentingan Indonesia," ucapnya.

Dari Golkar, terlihat masih kalem dalam menyikapi wacana pembentukan kabinet. Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyatakan, pembentukan kabinet untuk pemerintahan baru masih lama. Sebab, pemerintahan Presiden Jokowi masih berlangsung 5 bulan lagi.

"Mari kita fokus dulu akan hal tersebut. Masalah kabinet itu wilayahnya presiden, jangan ada pihak luar yang mendikte apalagi memaksa," kata Dave.
Mengenai komunikasi anggota koalisi dengan Prabowo, dia memastikan, semua berjalan baik. Bukan hanya soal kabinet, tapi juga membahas banyak hal.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin memprediksi kabinet Prabowo-Gibran nanti akan diisi banyak tokoh parpol. Menurutnya, kabinet ini akan membagi jatah kursi menteri secara proporsional bagi parpol-parpol pendukung maupun yang baru bergabung ke koalisi setelah penetapan.
Ujang memprediksi, parpol yang akan memperoleh banyak jatah menteri yakni Gerindra dan Golkar. "Bicara soal partai mana yang mendapat jatah paling banyak, ya proporsional saja. Misalnya Gerindra mungkin bisa besar karena capresnya terpilih. Lalu Golkar mungkin banyak juga karena memang jadi pemenang di Pileg dan kursi terbanyak di Koalisi Indonesia Maju," kata Ujang.