Buruan Eksekusi, Puluhan Gedung Sekolah Sudah Nggak Layak…

JAKARTA - Puluhan gedung sekolah negeri di Jakarta sudah tidak Layak digunakan. Mengatasi masalah ini, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji segera merenovasinya.

Untuk merehab bangunan sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebenarnya sudah menyediakan dana Rp 720 miliar.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mu­nir, menyayangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI lamban dalam merealisasikan program rehabilitasi sekolah.

“Sekolah-sekolah yang su­dah tidak layak di wilayah DKI Jakarta dengan kategori kerusakan berat dan sudah masuk dalam daftar rehab total tetapi belum juga terlaksana hingga tahun ini,” ungkap Mu­nir dalam pemandangan umum fraksi terhadap Pertanggung­jawaban Pelaksanaan Ang­garan Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta Tahun 2023.

Munir mengatakan, tidak terlaksananya program ini ber­dampak pada rendahnya serapan anggaran belanja modal Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan Tahun 2024.

“Kami memandang bahwa ini (rehabilitasi sekolah belum jalan) menunjukkan belum ada perencanaan yang matang dalam penggunaan anggaran yang telah tersedia,” sentilnya.

Padahal, lanjutnya, banyak wilayah yang masih minim ketersediaan SMP dan SMA/SMK negeri. Bahkan, masih ada anak-anak di Jakarta yang tidak dapat mengenyam pendidikan.

“Karena sekolah masih belum mampu menampung anak-anak warga Jakarta,” ujarnya.

Hal senada dilontarkan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mereka memberikan catatan serius kepada Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta soal lambannya rehabilitasi bangunan sekolah.

“Realisasinya rehab total gedung sekolah tersebut ti­dak terlaksana sama sekali dan mengakibatkan proses belajar mengajar di sekolah yang dire­hab total terdampak,” kata Ang­gota Fraksi PSI Cornelis Hotma.

 terealisasinya program rehab gedung sekolah ini, menu­rut dia, terindikasi menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dae­rah dan Prosedur Operasional Standar (SOP) Nomor 3907/BPAD-PSDA/OT.05.17 ten­tang Identifikasi, Penelitian dan Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) berupa bangunan.

Cornelis mengungkapkan, ada 277 sekolah negeri di Jakarta yang mengalami kerusakan be­rat. Dalam rencana strategis Disdik tahun 2017-2022, program dan kegiatan rehab sekolah menargetkan 393 lokasi gedung sekolah yang akan direhab sesuai dengan standar Nasional Pendidikan. Namun, dalam realisasinya, hanya terlaksana sebanyak 333 lokasi.

“Alasan tidak tercapai karena anggaran pada tahun tersebut diprioritaskan untuk penanganan Covid-19,” tutupnya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku telah mendorong di­lakukannya perbaikan sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah (Pemda) sejak ditunjuk memimpin Pemprov DKI Ja­karta. Terutama gedung sekolah negeri dan gedung organisasi perangkat daerah.

“Sejak Oktober 2022 lang­sung push semua sekolah, fasilitas sarana prasarana milik Pemda agar diperbaiki dengan prinsip skala prioritas,” kata Heru, Selasa (30/7/2024).

Heru mengungkapkan, Pem­prov DKI mulai mengalokasikan anggaran perbaikan gedung sekolah di Jakarta sejak 2023 hingga 2025 dengan prinsip skala prioritas.

“Tahun 2023 ada 17 gedung sekolah diperbaiki. Kemudian 19 gedung sekolah pada tahun 2024 dan 15 sekolah lagi pada tahun 2025,” ungkapnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menjelaskan, selama dua tahun, yakni 2019 dan 2020, Pemprov DKI tidak mengalo­kasikan anggaran perbaikan gedung sekolah. Pada 2021, tiga gedung sekolah sudah direhab. Dan, pada 2022 kembali tidak mengalokasikan anggaran.

“Saat ini kondisi sudah normal, makanya saya push untuk memperbaiki gedung sekolah dari SD hingga SMA,” jelasnya.

Bukan hanya sekolah, Heru berjanji pihaknya akan mem­perbaiki pasar dan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. “Sejak saya masuk sampai sekarang gedung Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum diperbaiki. Maka tahun 2025, kami akan perbaiki,” tandas­nya.