Lukman Edy Goyang PKB, Bikin Muktamar Tandingan

JAKARTA - Kekhawatiran Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bakal ada Muktamar PKB tandingan akhirnya terbukti. Sesaat setelah Muktamar PKB VI ditutup, langsung muncul wacana Muktamar PKB tandingan. Kendati demikian, Cak Imin yang baru saja terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB, tak khawatir. Apalagi, dia mendapat dukungan dari Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin dan mantan Ketum PBNU Kiai Said Aqil Siradj.

Muktamar VI PKB digelar pada 24- 25 Agustus 2024 di Nusa Dua, Bali. Dalam Muktamar tersebut, Imin yang sejak awal dijagokan, kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PKB periode 2024-2029.

Proses penetapan Cak Imin sebagai ketua umum berlangsung cepat. Wakil Ketua DPR ini terpilih secara aklamasi dalam rapat pleno keempat Muktamar PKB yang digelar pada hari Sabtu (24/8/2024) malam. Seluruh DPW PKB di 38 Provinsi sepakat kembali mengangkat Cak Imin sebagai ketum.

Setelah pemilihan ketum selesai, rapat pleno kembali dilanjutkan memilih Ketua Dewan Syuro PKB. Seperti Imin, seluruh pengurus DPW PKB juga sepakat memberikan posisi terhormat tersebut kepada Kiai Ma’ruf Amin.

Kiai Ma’ruf yang memang sudah hadir sejak hari Sabtu, menerima keputusan tersebut. Wapres pun hadir langsung memberikan sambutan di acara penutupan Muktamar VI PKB. Kehadiran Kiai Ma’ruf mewakili Presiden Jokowi. Wapres yang tiba di lokasi acara langsung disambut Cak Imin dan Kiai Said Aqil.

Dalam sambutannya, Kiai Ma’ruf menceritakan tentang rencananya untuk kembali ke pesantren setelah masa jabatannya sebagai Wakil Presiden berakhir pada Oktober 2024. Namun, dengan penuh rasa tanggung jawab, ia memutuskan menerima kembali jabatan sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.

Ia merasa tak dapat menolak permintaan para kiai dan ulama yang memintanya tetap berperan dalam menjaga stabilitas dan arah perjuangan PKB. “Kalau Kiai sudah minta, itu susah nolaknya,” kata Kiai Ma’ruf, di hadapan ribuan muktamirin yang hadir.

Namun, Wapres menerima penunjukan ini dengan syarat-syarat tertentu. Beberapa di antaranya adalah Dewan Syuro harus diposisikan sesuai dengan peran dan fungsinya yang strategis. Ia menekankan, setiap keputusan strategis partai harus melalui musyawarah Dewan Syuro bersama Ketua Umum PKB terpilih, Muhaimin Iskandar.

Wapres pun mengingatkan, PKB sebagai partai politik yang dibentuk oleh ulama harus tetap konsisten dengan perjuangan politik berbasis Islam Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah.

Muktamar Tandingan

Tak lama setelah Cak Imin terpilih sebagai ketua umum PKB, mantan Sekjen PKB Lukman Edy dan rekan-rekannya menyatakan akan membuat muktamar PKB yang akan digelar di Jakarta, awal September nanti.

Muktamar tandingan itu, bakal dilakukan karena Muktamar PKB ke-6 yang digelar di Bali, dinilainya sangat janggal. Malik Haramain selaku Sekretaris DPP PKB, menyampaikan, pelaksanaan Muktamar Bali dilakukan secara tertutup dan menyalahi prinsip kaidah demokrasi.

“Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat dan wisatawan di seluruh Bali,” katanya, saat konferensi pers di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8) dini hari.

Malik menyatakan, pihaknya telah menerima mandat untuk membuat muktamar. Ia mengklaim, muktamar yang akan digelar adalah muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri PKB, yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ia juga mengklaim mendapat mandat dari ratusan DPC dan beberapa DPW atas kondisi PKB saat ini. “Yang meminta kepada PKB adalah peran, posisi, eksistensi para ulama, pada kiai, bisa kembali dipulihkan seperti awal berdirinya Partai kebangkitan Bangsa tahun 1998,” imbuhnya.

Ia mengaku, sampai saat ini belum menentukan panitia muktamar Jakarta. Menurutnya, susunan panitia muktamar di Jakarta nantinya juga akan dikonsultasikan terlebih dulu dengan PBNU.

Ia menegaskan agenda muktamar yang akan digelar di Jakarta akan lebih prinsipil karena bakal mengembalikan PKB ke khittah tahun 1998. Muktamar PKB di Jakarta nanti juga akan langsung memilih ketua umum baru. Namun begitu, saat ini belum ada penentuan calon ketua umum

Menanggapi muktamar tandingan tersebut, Cak Imin santai. “Tidak kita anggap, (sehingga) tidak perlu diantisipasi, biarin aja,” ujar Cak Imin, setelah penutupan Muktamar di Nusa Dua Bali Convention Center, Minggu (25/8/2024).

Ia menyatakan, gerakan itu ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk partai politik (parpol). “Itu liar, tidak ada aturan hukum Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang enggak jelas dari mana,” sebutnya.

Di sisi lain, Muhaimin menyatakan bakal segera menyelesaikan proses kepengurusan baru PKB periode 2024-2029. Proses penentuan itu, lanjut dia, bakal dilakukan dengan cepat, sehingga bisa segera disampaikan pada publik.

“Ya malam ini tuntas, Insya Allah kami akan umumkan besok hari Senin di Jakarta,” pungkasnya.