Kabinet Prabowo, Super Team Bukan Superman

IKN - Presiden terpilih, Prabowo Subianto tengah menyusun nama-nama calon menterinya. Ketua Umum Partai Gerindra itu, disebut akan membentuk kabinet super team. Sebab, roda pemerintahan tidak bisa dijalankan sendirian oleh seorang Superman.

Sampai saat ini, susunan kabinet pemerintahan Prabowo terus dimatangkan. Ada yang menyebut, jumlahnya bakal bertambah dari semula 34 kursi menteri menjadi 44 untuk percepatan pembangunan Indonesia.

Menyambut wacana tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, siap menjadi bagian dari super team yang dibentuk Prabowo. “Tentunya kita semua harus siap un­tuk menjadi bagian super team yang akan beliau bentuk lima tahun ke depan,” ujar AHY, kepada wartawan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kali­mantan Timur, Jumat (13/9/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertana­han Nasional (BPN) ini menjelaskan, Partai Demokrat merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Karena itu, dirinya punya harapan besar untuk bisa menjadi bagian dalam mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran selama periode 2024-2029. Dia menegaskan, apapun tugas yang diberikan, semua kader partai berlambang bintang mercy itu, dipastikan bakal bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab.

“Keluarga besar Partai Demokrat, termasuk saya sendiri, tentu harus siap menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh beliau,” pungkas AHY.

Tak cuma Partai Demokrat yang siap menjalankan tugas di dalam kabinet Prabowo. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang baru bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga menyampaikan kesiapannya.

Ketua Fraksi PKB di Dewan Per­wakilan Rakyat (DPR), Cucun Ahmad Syamsurijal bahkan terang-terangan menyampaikan, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar tersebut, sudah menyerahkan usulan nama calon menteri ke Prabowo.

Menurutnya, usulan itu dilakukan atas dasar permintaan dari kubu Prabowo kepada semua partai politik pendukung pemerintahan mendatang. “Pokoknya nama-nama kader-kader yang terbaik, profesional di bidang­nya,” ungkap Cucun, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Soal rencana penambahan jumlah Kementerian di kabinet Prabowo mendatang, kata Cucun tidak jadi masalah, karena PKB sudah menyetujui perubahan Undang-Undang Kementerian Negara. Isinya tak lagi membatasi jumlah anggota kabinet.

Dia bilang, semua persetujuan itu diberikan sebagai dukungan parlemen kepada Pemerintah untuk mempercepat program pembangunan yang di­canangkan Prabowo. “Ini bagian dari proses demokrasi yang ada di kita, melihat bagaimana Pak Prabowo ini bikin percepatan apa yang dimaksud dengan program-program quick win-nya ini segera tercapai,” jelasnya.

Ketua Dewan Pembina Partai Gol­kar, Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya mengatakan sudah mengantongi nama kader yang bakal ma­suk dalam kabinet Prabowo-Gibran. Namun, dia menyerahkan segala keputusan kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Sebab, proses pemilihannya dilakukan di level ketua umum partai koalisi.

Ketua Umum sudah tahu dan sudah disampaikan siapa saja yang akan ditugaskan sebagai kabinet,” ujarnya, di Gedung DPR, Kamis (13/9/2024).

Lalu, apakah susunan kabinet Prabo­wo sudah selesai? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco mengatakan, sampai saat ini Prabowo masih fokus menyusun komposisi nomenklatur kementerian serta kursi menteri pada kabinetnya mendatang.

“Kemudian, melakukan profiling orang ke orang yang akan duduk di kabinet,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2024).

Wakil Ketua DPR ini juga memas­tikan bahwa daftar komposisi menteri pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang beredar, bukan dari sum­ber resmi atau dari pihak Gerindra. Dia bilang, semua itu merupakan spekulasi yang bersumber dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat.

“Makanya saya juga bingung, gitu loh. Kami saja yang di dalam belum tahu tanggal, keburu beredar di luar,” kata dia.

Sementara, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan, pembentukan kabinet atau penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden. Berapapun jum­lahnya, dia bilang, Prabowo sebagai presiden terpilih punya hak untuk membentuknya.

Bila mengacu Undang-Undang Kementerian Negara terbaru, Presiden dibolehkan menyesuaikan jumlahnya sesuai kebutuhan. Kemudian secara politis, pemilihan menteri oleh Presiden ini kan turunan hak prerogatif,” ungkap Agung kepada Redaksi, Jumat (13/9/2024).

Meski begitu, Agung mengingatkan, Prabowo wajib memilih secara cermat siapa sosok yang bakal ditunjuknya sebagai menteri. Ia berharap, penam­bahan kursi menteri tidak hanya dija­dikan ajang bagi-bagi ‘kue’ kekuasaan untuk mengakomodasi kepentingan politik.

“Pemilihan menteri mesti pula mengedepankan aspirasi dan kepentingan publik, di luar nalar mengakomodasi kepentingan elite,” ujarnya