Presiden Prabowo Panggil Airlangga Dan Tim Bolak Balik Rapat di Istana

JAKARTA - Usai reshuffle kabinet, kementerian di sektor ekonomi tambah sibuk. Dalam sepekan terakhir, Menko Perekonomian Airlangga bersama tim bolak-balik ke Istana. Pemanggilan itu terkait fokus Presiden Prabowo Subianto untuk urus ekonomi dan energi.

 

Dimulai Selasa (9/9/2025) atau sehari setelah reshuffle kabinet dilakukan. Prabowo langsung kumpulin para menteri ekonomi. Selain Airlangga, mereka yang dipanggil adalah  Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

 

Sebelum rapat, Airlangga sempat menjelaskan maksud kedatangannya ke Istana. “Ya biasalah kalau di tempat saya kan ekonomi, update,” ujarnya singkat sambil tersenyum di pilar Istana.

 

Senin (15/9/2025), giliran sesi kedua. Kali ini lebih spesifik: membedah paket stimulus ekonomi. Daftarnya makin panjang. Hadir pula Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi Brian Yuliarto, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

 

Airlangga keluar dari rapat dengan wajah serius. “Rapat dengan Pak Presiden membahas kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama Program Paket Ekonomi Tahun 2025,” ungkapnya.

 

Dalam rapat telah disepakati bahwa Pemerintah akan kembali membuat paket stimulus ekonomi. Total ada 8 Program Akselerasi 2025 senilai Rp 16,23 triliun, 4 program lanjutan di 2026, plus 5 program andalan penyerapan tenaga kerja.

 

Apa saja? Pertama, program magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan kriteria fresh graduate maksimal 1 tahun, baik lulusan S-1 maupun D-3. Kedua, program perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

 

Ketiga, bantuan pangan tetap berlanjut melalui pemberian beras 10 kilogram untuk Oktober-November, dengan evaluasi lanjutan untuk Desember. Program ini membutuhkan dana sekitar Rp 7 triliun.

 

Keempat, bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah. Seperti pengemudi ojek online, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Targetnya mencapai 731.361 orang dengan potongan iuran 50 persen.

 

BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan Rp 36 miliar, termasuk diskon 50 persen luran JKK dan luran JKM untuk 6 bulan. Kemudian, santunan kematian hingga 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp 174 juta untuk dua anak, dan santunan kematian senilai Rp 42 juta.

 

Kelima, penurunan bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan, dari sebelumnya BI Rate +5 persen menjadi BI Rate +3 persen. Program ini dapat dimanfaatkan untuk cicilan rumah, uang muka, maupun pembiayaan bagi pengembang.

 

Keenam, Pemerintah meluncurkan program padat karya tunai (cash for work) atau upah harian untuk proyek dalam rentang waktu September-Desember 2025. Target penerima upah diproyeksikan mencapai 609.465 orang. Anggaran disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum Rp 3,5 triliun dan Kementerian Perhubungan Rp 1,8 triliun.

 

Ketujuh, percepatan deregulasi PP 28 melalui integrasi sistem kementerian dan lembaga dengan rencana detail tata ruang (RDTR) ke OSS. Pemerintah menargetkan perluasan cakupan dari kebijakan ini. Sementara untuk RDTR, disediakan dana Rp 3,5 miliar per wilayah dengan kebutuhan total sekitar Rp 1 triliun. 

 

Terakhir, Pemerintah menyiapkan proyek percontohan (pilot project) untuk mendukung gig economy. Jakarta menjadi salah satu lokasi awal dengan model ruang kerja bersama (working space). 

 

Program ini akan diperluas ke berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Pendanaannya akan memanfaatkan anggaran yang tersedia di daerah serta dukungan dari sektor ekonomi kreatif.

 

Selain itu, ada 4 program lanjutan di 2026. Pertama, perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2029 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM.

 

Kedua, perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026). Ketiga, PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Industri Padat Karya (APBN 2026). Keempat, diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU).

 

Terkahir, 5 program penyerapan tenaga kerja. Mulai dari operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diharapkan menyerap tenaga kerja di atas 1 juta hingga akhir tahun. Berikutnya, Kampung Nelayan Merah Putih ditargetkan jangka panjang menciptakan 200 ribu lapangan kerja.

 

Ketiga, revitalisasi tambak pantura seluas 20 ribu hektar diharapkan menyerap 168 ribu tenaga kerja. Keempat, modernisasi 1.000 Kapal Nelayan diharapkan menciptakan 200 ribu lapangan kerja. Kelima, Perkebunan Rakyat dengan penanaman kembali 870 ribu hektar oleh Kementerian Pertanian yang diharapkan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun.

 

"Kita beri nama program Paket Ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan Pemerintah terkait penyerapan tenaga kerja," papar Airlangga.

 

Usai stimulus ekonomi digulirkan, tugas Airlangga belum berakhir. Mantan Ketum Partai Golkar itu kembali dipanggil Presiden ke Istana.  Selain Airlangga, Prabowo juga memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. "Kaitan dengan energi baru terbarukan ya," ucap Airlangga sebelum bertemu Prabowo.

 

Selain itu, tambah Airlangga, Pemerintah tengah mematangkan program magang nasional yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi dengan maksimal satu tahun kelulusan (fresh graduate). Ia bilang, program prioritas nasional ini tengah difinalkan bersama Kemendikti Saintek.

 

Mantan ketua umum partai Golkar itu menjelaskan, program magang terbuka untuk seluruh perusahaan, swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Skema pelaksanaannya melalui kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha.

 

"Peserta magang juga akan mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) di daerah masing-masing," jelas Airlangga.

 

Terpisah, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut paket stimulus hadir di momentum yang tepat. Masyarakat saat ini memang membutuhkan dorongan daya beli. Sedangkan dunia usaha juga perlu dukungan agar bisa bertahan dan menyerap tenaga kerja.

 

"Pemerintah sudah on the track," cetus Misbakhun.

 

Kendati demikian, politisi Golkar itu juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan konsistensi implementasi. "Komisi XI DPR akan mengawal ketat agar setiap program berjalan efektif. Keberhasilan paket ini bukan sekadar soal realisasi anggaran, tapi sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan rakyat. Di sinilah peran pengawasan menjadi krusial," pesannya.

 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimis ekonomi Indonesia akan membaik dalam waktu dekat. Kata dia, pertumbuhan ekonomi bakal terlihat dalam waktu 2–3 bulan ke depan. Namun, setelah ada stimulus melalui kredit, pertumbuhan ekonomi disebut akan terjadi dalam satu bulan ke depan.

 

"Yang jelas, perbankan lagi gelisah untuk menyalurkan uang ke sistem perekonomian. Market tahu, para pelaku ekonomi tahu, para deposan sudah mulai merasakan, para pemilik perusahaan sudah merasakan," ucapnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

 

Purbaya optimis, secara perlahan stimulus itu bakal menggencarkan roda ekonomi Tanah Air. Ia lantas menyinggung soal Indonesia tak baik-baik saja yang digaungkan dengan jargon Indonesia Gelap. Menurutnya, Indonesia bisa jadi akan membaik atau menjadi terang.

 

Ia lalu meminta masyarakat tidak khawatir dengan kondisi Tanah Air. "Itu pelan-pelan atau dengan cepat akan masuk ke sistem perekonomian, akan membalik arah sentimen semua kita," sebutnya.

 

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu yakin, dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, akan semakin besar pula setoran pajak yang dikantongi negara. Selain dengan memompa likuiditas bank dengan guyuran dana segar, Purbaya juga akan menyisir penerimaan pajak yang memiliki jumlah besar.

 

Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kebocoran pada basis-basis penerimaan pajak. "Saya akan sisir itu pendapatan yang besar-besar seperti apa, ada bolong atau tidak? Seperti apa?" tutur dia.