Bikin Cuitan Koalisi Pimpin Oposisi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah ikut mengomentari situasi politik terkini. Dalam cuitannya, eks Wakil Ketua DPR itu meledek koalisi perubahan yang dipimpin oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Menurut dia, koalisi parpol pendukung capres Anies Baswedan itu tak jelas karena posisi NasDem sebagai partai koalisi pemerintah, tapi memimpin partai oposisi.

Cuitan Fahri ini dilepaskan sehari setelah Anies menyampaikan pidato politik di Jakarta, Minggu lalu. Dalam orasi politik itu, Anies mengritik sejumlah kebijakan pemerintah seperti subsidi mobil listrik, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, dan tentang prinsip-prinsip demokrasi.

Fahri rupanya tergelitik mengomentari perkembangan politik di Tanah Air itu. Dalam cuitannya, bekas politisi PKS itu memang tak menyebutkan nama atau parpol yang disindirnya. Namun, para follower-nya tampaknya sudah paham kepada siapa cuitan Fahri itu ditujukan. Kata Fahri, gagasan alternatif itu jubirnya harus menyatakannya dengan terang benderang.

Kesulitan koalisi yang dipimpin partai yang masih dalam kabinet, lalu mau jadi oposisi kira-kira itulah. Jadi nggak jelas. Sayang sekali ya,” kata Fahri, di akun Twitter miliknya, @fahrihamzah, kemarin.

Ia pun meminta respons dari pada pengikutnya. “Gimana menurut kisanak?” tanyanya. Menurut Fahri, dengan kondisi seperti ini artinya ada anggota kabinet atau menteri yang sudah tidak dianggap di pemerintahan.

Politisi asal Nusa Tenggara Barat ini mengatakan, apa yang disampaikan ini sebagai bentuk perhatian karena jadwal pemilihan presiden yang belum jelas. Kondisi ini membuat capres yang ada saat ini pun nggak jelas karena belum diresmikan KPU.

Fahri juga berharap, KPU segera bersiap menyelenggarakan perdebatan antar capres yang digelar di seluruh Indonesia. Dia mengusulkan tema-tema berat, seperti kelanjutan dari proyek infrastruktur termasuk Ibu Kota Negara. “Tapi kalau capresnya ternyata tidak definitif buat apa mereka ribut-ribut, mendingan diam saja menunggu kejelasan dari KPU,” lanjutnya

Lalu apa kata NasDem? Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali menanggapi, santai berbagai sindiran dan kritikan yang ditujukan kepada ketua umumnya, Surya Paloh. Ali menilai, saat ini banyak pihak yang merasa ingin tampil menjadi pahlawan dalam menyikapi posisi Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Menurut dia, hubungan Paloh dengan Jokowi baik-baik saja, meski saat ini memiliki perbedaan pandangan politik.

Tidak ada yang perlu didramatisir seakan akan terjadi (perpecahan). Perbedaan pendapat dalam hal politik biasa saja menurut saya,” kata Ali, kemarin.

Ia mengatakan, sampai saat ini Jokowi juga tak pernah meminta NasDem untuk angkat kaki dari Kabinet Indonesia Maju. “Pak Jokowi orang yang menghargai hubungan persahabatan. Nasdem itu berada di kabinet itu bukan ujug-ujug (tiba-tiba). Nasdem di kabinet itu berjuang,” ujarnya.

Ketua DPP NasDem, Irma Chaniago memberikan jawaban lebih gamblang. Kata dia, NasDem mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf periode 2019-2024. “Intinya kami mendukung Pemerintahan Jokowi sampai akhir,” kata Irma dalam keterangannya, kemarin.

Irma mengingatkan kepada siapa pun bahwa posisi NasDem akan tetap bersama Jokowi sampai pemerintahan berakhir. “Jangan pernah bermimpi kami akan mengkhianati Jokowi. Sebagaimana komitmen kami, Jokowi akan kami dukung sampai masa jabatan beliau berakhir,” ujarnya.

Ia pun meminta, Fahri agar fokus memikirkan Pileg 2024 agar bisa masuk parlemen.

Mengapa NasDem bertahan di koalisi pemerintahan? Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, NasDem menganggap dirinya sebagai bagian dari pemerintahan saat ini, dan memang NasDem punya saham dalam proses kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

Qodari menilai, adanya kader NasDem yang menjadi menteri di pemerintahan Jokowi juga menjadi salah satu alasan NasDem bertahan. Saat ini ada tiga kader NasDem yang menjadi menteri. Ketiga menteri itu adalah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya.

Kata dia, keberadaan para menteri itu tentu diharapkan bisa mendongkrak perolehan suara NasDem. “Bayangkan kalau semua menteri dari NasDem di kabinet ditarik atau NasDem keluar misalnya, maka akan kehilangan akses,” tuturnya.

NasDem, kata Qodari, juga tidak punya kewajiban untuk keluar dari kabinet. “Sejauh pak Jokowi tidak mengeluarkan partai NasDem dari pemerintahan maka NasDem sendiri tidak merasa memiliki kewajiban untuk keluar,” pungkasnya. (RM.id)