Apakah Menteri Nyapres Harus Mundur? Begini Jawaban Jokowi

BOGOR - Presiden Jokowi menanggapi pertanyaan soal majunya sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju di ajang kontenstasi pemilu 2024. Baik maju sebagai calon legislatif (caleg) maupun calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Kepala Negara menyerahkan sepenuhnya nasib menteri aktif yang maju di ajang pemilu 2024 kepada aturan main main Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jokowi memastikan, dirinya tidak akan memaksakan anak buahnya mundur dari jabatan menteri, jika aturan membolehkan menteri dijabat oleh politisi yang nyapres atau nyaleg.

"Aturannya seperti apa? Kalau aturannya boleh, tidak usah mundur, ya tidak apa-apa," kata Presiden Jokowi di sela kunjungannya ke gudang Bulog di kawasan Dramaga, Bogor, Jawa Barat, seperti dilansir Antara, Senin (11/9).

Yang paling penting, ingat Jokowi menteri aktif yang nyapres atau nyaleg harus mematuhi larangan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

"Paling penting tidak menggunakan fasilitas negara. Yang kedua, kalau kampanye cuti, aturannya jelas," tambahnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku tidak khawatir apabila kebijakan dispensasi cuti bagi setiap menteri yang maju pada kontestasi Pilpres 2024 dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan.

"Sistem birokrasi kita ini sudah mapan," katanya.

Bahkan Jokowi secara terbuka merestui menterinya untuk tampil pada Pemilu 2024. "Ya diizinkanlah. Yang dulu-dulu juga gitu," pungkasnya.