Jadi Saksi Sengketa Pilpres

JAKARTA - 4 menteri akan bersaksi dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Keempat menteri itu adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bagaimana respon mereka atas hal ini? Risma semangat untuk hadir. Sedangkan Muhadjir dan Airlangga masih tunggu surat panggilan.
Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap perwakilan komisioner dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Keputusan untuk memanggil 4 menteri itu, diambil setelah majelis hakim MK menggelar rapat permusyaratan internal. Majelis hakim MK menjadwalkan ke-4 menteri bakal bersidang di hari Jumat (5/4/2024).
Keempat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) itu akan dimintai keterangan ihwal penyaluran bantuan sosial (bansos) di tahun politik yang dipersoalkan kedua pasang Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Menanggapi namanya masuk dalam daftar saksi, Risma memastikan bakal hadir jika telah menerima undangan panggilan dari MK. Dirinya siap memberikan keterangan jika diperlukan.

"Kalau (undangannya) sudah saya terima, ya saya datang lah," kata Risma, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (2/4/2024).
Namun, Risma mengaku, belum menerima undangan panggilan dari MK. "(Sampai saat ini), undangannya belum saya terima," sambung politisi PDI Perjuangan itu.

Risma juga mengomentari tentang penyaluran bansos yang dipersoalkan kubu Anies dan Ganjar. Risma bilang, kementeriannya langsung mengirimkan anggaran bansos ke masing-masing daerah melalui bank. "Langsung transfer ke bank," ujarnya.
Eks Wali Kota Surabaya itu menjelaskan kategori penerima bansos. Dia bilang, secara keseluruhan, penerima bansos telah diatur oleh masing-masing daerah sesuai dengan Undang-Undang Fakir Miskin.

Nanti diusulkan ke kami, dan setiap bulan itu berubah datanya sesuai dengan permintaan daerah. Sudah 6 juta lebih yang kita ubah," jelas Risma.

Sekadar informasi, alokasi anggaran bansos di tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di mana pada 2024, Pemerintah mengalokasikan Rp 496,8 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos). Naik 13,1 persen dibanding tahun 2023 sebesar Rp 439,1 triliun. Sementara, pada 2021 dan 2022, Pemerintah mengucurkan Rp 468 triliun dan Rp 460,6 triliun.
Berbeda dengan Risma, Airlangga mengaku, masih menunggu panggilan resmi dari MK. "Kami tunggu panggilannya," jawab Airlangga di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (1/4/2024). Ketum Golkar itu mengaku belum menerima undangan dari MK.
Senada dengan Airlangga, Muhadjir juga masih menunggu surat resmi dari MK. Muhadjir memastikan belum ada surat panggilan resmi. Sebab, memang pemanggilan baru diumumkan Senin (1/4/2024) sore. "Sampai hari ini tidak ada panggilan untuk saya," imbuh Muhadjir.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu akan memutuskan akan hadir atau tidak setelah panggilan resmi dari MK diterima. "Keputusan hadir tidaknya setelah nanti sudah pasti ada panggilan," jelasnya.

Sementara itu, Sri Mulyani irit bicara soal peluangnya hadir dalam sidang sebagai saksi. “Belum,” ujar eks Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut sambil tersenyum tipis dan geleng-geleng kepala, saat ditanya awak media usai menghadiri acara buka puasa bersama di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/3/2024) lalu.

Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo mengatakan, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan empat menteri untuk hadir di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.
"Kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan rapat," ujar Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Suhartoyo menegaskan, pemanggilan kelima pihak tersebut bukan sebagai bentuk mengakomodir permintaan yang disampaikan pemohon PHPU Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Suhartoyo memaparkan, permohonan kubu 01 dan 03 sejatinya ditolak oleh MK. Namun, hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil para menteri dan DKPP mengingat jabatan yang mereka emban berkaitan dengan dalil gugatan pemohon.
Menurutnya, para hakim dalam rapat menyatakan bahwa empat menteri dan perwakilan DKPP dirasa perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU. Meski begitu, Suhartoyo menegaskan para pihak dalam sidang sengketa tidak akan diberikan kesempatan untuk bertanya. "Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim," ucapnya.