Wacana Koalisi Besar Segera Terwujud, Komunikasi Dengan PKB & PPP, Jos!

JAKARTA - Partai Gerindra menyambut baik wacana merapatnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke barisan pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, komu­nikasi PKB dan PPP ke skuad 02 semakin baik. Hal itu dapat dilihat dari berbagai peristiwa politik. Yaitu, kehadiran Plt Ketum PPP Mardiono ke acara Halal Bihalal Partai Golkar dan foto bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar dengan elite Gerindra, Sufmi Dasco.
“Komunikasi dengan PKB dan PPP, jos,” ujar Muzani di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia mengamini, komunikasi yang terjalin dengan partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan upaya mem­bentuk rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2024. Bahkan, Wakil Ketua MPR-RI itu sangat puas dengan foto Muhaimin-Dasco yang diunggah di akun @ca­kiminow, Rabu (16/4/2024).

Foto yang diunggah Muhaimin, berlangsung saat Halal Bihalal di DPR, karena Muhaimin dan Dasco sama-sama men­jabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. “Jos foto itu,” sebut Muzani sembari tersenyum.

Diungkapkan, Capres ter­pilih Prabowo Subianto menginginkanterbangunnya rekonsiliasi politik. Baginya, situasi dunia saat ini banyak terjadi konflik peperangan, dan mem­butuhkan persatuan antar pe­mimpin politik di tanah air. “Karena itu Pak Prabowo sangat mengharapkan ini akan menjadi sebuah koalisi besar dalam pemerintahan ini. Untuk bisa sama-sama memberi pengab­dian terbaik kepada bangsa dan negara,” tambahnya.

Diamininya, komposisi kabi­net Prabowo-Gibran saat ini se­makin intensif dibahas. Namun, sejumlah persyaratan yang ha­rus dimiliki para calon menteri. Misalnya, harus memahami dan menyetujui program yang telah dikampanyekan ke masyarakat. Hal ini menjadi penting lantaran menteri merupakan pembantu presiden.
"Syarat untuk bisa menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka orang yang mengetahui, memahami dan menyetujui program presiden baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden," katanya.

Selain itu, kata Muzani, seorang menteri menjalankan ke­bijakan yang merupakan kepan­jangan dari program presiden. "Kebijakan menteri sebagai elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden. Maka, sebagai sebuah syarat bahwa pem­bantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan," pung­kasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono menyebutkan pihaknya tak keberatan jika diajak untuk bergabung ke pemerintahan ke depan. Mardiono, mengaku bakal menjajaki pertemuan dengan Prabowo setelah putusan seng­keta Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda menyampaikan, pihaknya baru akan memutuskan langkah poli­tik ke depan setelah putusan MK disampaikan pada 22 April 2024.