Penghapusan Transjakarta Rute Blok M-Kota Bikin Susah Warga Berpengasilan Kecil

JAKARTA - Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai rencana penghapusan layanan Transjakarta koridor 1 Blok M-Kota sangat ngawur. Apalagi alasannya karena berhimpitan dengan jalur MRT fase Lebak Bulus-Kota. Sebab, dua penumpang transportasi publik itu memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda.

“Ini jelas langkah yang tidak tepat. Kalau memahami kondisi atau karakter pelanggan MRT dan TJ tentu tidak akan mengeluarkan pernyataan tersebut,” ujar Darmaningtyas dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/12/2024).

 

Lebih lanjut dia mengingatkan bahwa karakter moda transportasi Transjakarta (TJ) dan MRT sangat berbeda. Pertama, dari aspek sosial ekonomi penggunanya, pelanggan MRT memiliki kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi sebab harga tiketnya juga cukup mahal dari TJ. Sementara, pelanggan TJ umumnya adalah kelas menengah ke bawah yang terdiri dari berbagai macam profesi.

 

“Begitu mereka dipaksa pindah ke MRT karena layanan TJ Koridor 1 dihapuskan, maka mereka akan pindah ke sepeda motor dan ini jelas suatu kekonyolan yang tidak terampuni,” ujarnya.

 

Perbedaan kedua, sebut dia, dari segi tarif maka MRT dan TJ sangat berbeda. Tarif MRT jauh lebih mahal karena berdasarkan jarak tempuh. Saat ini saja, jarak Lebak Bulus–Bunderan HI tarifnya mencapai Rp 14.000. 

“Seandainya pada tahun 2027 nanti tarif TJ juga naik menjadi Rp 5.000, maka akan tetap jauh lebih murah dibandingkan tarif MRT dari Lebak Bulus sampai Kota yang mungkin bisa mencapai Rp 30.000.  Dengan tarif sebesar itu, jelas tidak mungkin terjangkau oleh pengguna TJ. Tarif itu terjangkau bagi pengguna mobil pribadi,” jelasnya.

Perbedaan ketiga, masih kata Darmaningtyas, pola perjalanan pengguna TJ berbeda dengan MRT. Pola perjalanan pelanggan TJ, apalagi koridor 1, saat ini sudah luas seirama dengan banyaknya koridor yang telah dibangun dan terintegrasi. Sehingga, penghapusannya jutsru akan membuat pola perjalanan masyarakat terganggu.

 

“Kalau Kadishub atau insan Dinas Perhubungan sesekali naik Koridor 1 dari Balok M sampai Kota akan tahu bahwa pelanggan Koridor 1 saat ini sudah mengalami pergeseran dibandingkan dengan 21 tahun silam,” pintanya. 

Sebab itu, Darmaningtyas meminta Pemprov Jakarta mengevaluasi rencana penghapusan Koridor 1 TJ.

 

“Kita harus berpikir bagaimana membangun integrasi layanan MRT dengan TJ dan bagaimana memindahkan pengguna mobil pribadi ke MRT maupun TJ. Jangan sekali-kali berfikir menghapuskan layanan yang terbukti telah memiliki jaringan layanan begitu banyak dan luas, kecuali hanya mencari mudahnya saja,” ujarnya.

 

Sementara, Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan bahwa layanan TJ koridor 1 tidak dihapus, melalinkan di reroute ulang bila pembangunan MRT Fase 2A selesai. 

“Ini tidak berarti layanan dihentikan, tetapi diarahkan ulang agar lebih optimal,” ujarnya.

Syafrin juga menyampaikan bahwa Jakarta memiliki rencana induk transportasi yang mengedepankan efisiensi pengelolaan subsidi, termasuk Dana Public Service Obligation (PSO). Oleh karena itu, ketika MRT Fase 2A selesai dan beroperasi penuh dari Lebak Bulus hingga Kota, layanan TJ yang berhimpitan 100 persen dengan jalur MRT akan di-reroute.

 

“Prinsipnya, Transjakarta akan menjadi pelengkap untuk transportasi rel, bukan digantikan. Sebagai contoh, layanan di Bundaran HI tidak akan dihilangkan. Rute Transjakarta akan tetap termanfaatkan dengan pola integrasi, misalnya dari Semanggi, Kebon Sirih, hingga Tanah Abang, untuk mendukung konektivitas,” jelasnya.