Memprihatikan, Indonesia Tempati Urutan Keempat Kasus Pornografi Anak

JAKARTA - Kasus pornografi anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan, Indonesia ada di peringkat keempat dunia dalam kasus pornografi anak. Sebab itu, mereka bertekad menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak.

 

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyatakan, Pemerintah tengah menyusun regulasi baru untuk melindung, serta menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Dia tak memungkiri, media sosial memberi banyak manfaat bagi anak, namun dibalik kebermanfaatan itu, ruang digital juga menyimpan sejumlah konten negatif, bahkan ancaman bagi anak-anak Indonesia.

 

“Seiring dengan semangat #SaferInternetDay, kami bertekad membentuk adanya aturan baru. Sebab, di balik layar yang tampak ramah dan menyenangkan, terdapat ancaman tersembunyi bagi anak-anak (di ruang digital). Pemerintah tak akan tinggal diam,” ujar Meutya dalam keterangannya dikutip Sabtu (22/2/2025).

 

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, Pemerintah terus berupaya menekan ancaman digital. Dampak signifikan dari kerja keras itu, ungkap dia, Indonesia mengalami kenaikan peringkat dalam Child Online Safety Index 2023.

 

Saat ini, kita berada di peringkat ke kedua, yang sebelumnya berada di peringkat 26 dari 30 negara di tahun 2020. Kini, Pemerintah menyusun regulasi baru terkait pelindungan anak di internet,” cetusnya.

 

Lebih lanjut, Meutya mengajak peran aktif semua pihak, untuk menangkal konten negatif bagi anak. Utamanya, harap dia, di saat Pemerintah berusaha menyusu regulasi baru tentang perlindungan anak di dunia digital. “Yuk, SobatKom, bersama membangun ruang digital yang aman dan positif,” imbuhnya.

 

Dia menambahkan, pemerintah juga terus menyusun pedoman pemberitaan yang ramah anak dan perempuan. Pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan Dewan Pers, untuk menciptakan ruang digital yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak-anak.

 

Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menegaskan, Polri akan memperkuat sinergi dengan institusi dan lembaga lainnya, untuk memberantas pornografi anak. Kasus teranyar, ungkap dia, pihaknya meringkus pria asal Karawang, Jawa Barat (Jabar) berinisial CSH, yang diduga menjual video porno anak di aplikasi Telegram.

 

Pelaku mengoleksi lebih dari 13 ribu video porno, termasuk anak sekolah dasar (SD). Penyidik menemukan senayak 13.336 konten porno, dan saat pelaku memasarkan atau memarketingkan, konten yang disuguhkan, pornografi anak SD,” jelasnya.

 

Ary menambahkan, CSH ditangkap di rumahnya di kawasan Karawang, Jabar, Jumat (13/1/2024). Kasus itu terungkap dari hasil patroli siber yang dilakukan penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya, penjualan konten porno melalui aplikasi Telegram.

 

“Tersangka sudah beraksi selama 8 bulan lamanya. Omset yang didapat dari bisnis haram itu mencapai Rp 80 juta. Saat ini, tersangka CSH sudah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya,” imbuhnya.

 

Atas kasus tersebut, lanjut Ary, tersangka CSH dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang (UU) ITE dan atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

 

media sosial X, netizen menyuarakan dukungan terhadap upaya perlindungan anak di ruang digital, yang dilakukan Pemerintah. Mereka juga berharap, Pemerintah segera merampungkan aturan baru yang lebih ramah terhadap anak.

 

“Saya mendukung ada pengaturan bagi anak. Sebab, adanya AI membuat wajah dan suara anak rentan diedit, untuk kepentingan tertentu,” cuit akun @bundamaira812. “Contohlah negara-negara yang sudah membatasi anak di dunia digital. Ini bermanfaat bagi generasi mereka. Jangan malu mencontoh hal-hal yang baik,” tulis akun @rafaelBorka.

 

“Kalau ada yang mengkritik usaha perlindungan anka di dunia digital, kebangetan. Mereka termasuk orang yang zalim!” tegas akun @87432899. “Masalah utamanya, banyak orang tua yang abai sama anak mereka. Kalau anak minta hape, dikasih tanpa pendampingan dan pengawasan. Kita tidak bisa memasrahkan masalah ini sama Pemerintah,” timpal akun @totretmid.