233 Sekolah Di Jakarta Sudah Saatnya Direhab

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mesti memprioritaskan anggaran untuk merenovasi 233 sekolah di Ibu Kota. Sebab, kondisinya dinilai sudah tidak layak.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah mengatakan, kondisi 233 sekolah itu sudah diverifikasi oleh Pemprov DKI.

“Kondisinya sangat memprihatinkan dan harus segera direhab,” kata Ima, di Jakarta, Sabtu (1/9).

Ima mengungkapkan, Pemprov DKI pernah merencanakan merenovasi 30 sekolah pada tahun 2020. Namun batal karena anggarannya dicoret dari Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Hal itu dilakukan karena anggaran sempat defisit.

“Kami anggota Dewan marah karena apa yang jadi aspirasi kami, dari masyarakat untuk rehab sekolah, nggak jalan,” kata Ima.

Menurut Ima, program rehabilitasi sekolah di Jakarta secara keseluruhan bisa menelan anggaran Rp 500 miliar.

Namun, untuk tahun 2022, Pemprov DKI hanya menganggarkan Rp 21,2 miliar untuk dana rehabilitasi sekolah. Artinya banyak sekolah tidak akan direhabilitasi tahun ini.

Jalan Sudah Mulus

Ima menyampaikan, jalan menuju ke SDN 03 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, kini sudah beraspal alias mulus. Sebelumnya, jalan menuju ke SDM itu rusak parah sehingga menjadi kubangan dan licin, saat turun hujan.

Warga sudah lama mengeluhkan kondisi itu namun tidak ditindaklanjuti. Penyebabnya, jalan itu melintasi jalan milik perusahaan swasta.

Akhirnya, Warga mengadukan permasalahan tersebut ke Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah.

Aduan itu kemudian ditindaklanjuti Ima dengan meminta Dinas Bina Marga DKI memperbaikinya.

Kini jalanan yang tadinya rusak parah itu kini sudah diaspal. Semoga warga setempat tidak jatuh atau terganggu dengan masalah jalan rusak saat mengantar anak ke sekolah,” kata Ima.

Green Building

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, saat ini baru ada 4 sekolah di Ibu Kota mengadopsi konsep green building.

“Kami harap tidak berhenti di 4 sekolah. Mesti terus ditingkatkan,” kata Anggara.

Pemprov DKI, diharapkannya, menetapkan target kapan semua sekolah negeri di Jakarta punya bangunan rendah emisi.

Selain itu, Anggara mengingatkan agar Pemprov DKI tidak melupakan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan dasar akses pendidikan. Masih banyak kelurahan di DKI belum punya sekolah negeri, baik tingkat SD, SMP, hingga SMA.

“Ada 165 kelurahan belum memiliki SMA, 89 kelurahan belum punya SMP dan 16 kelurahan belum punya SD,” katanya.

Anggara mengatakan, Pemprov DKI harus menambah jumlah sekolah negeri. Sebab, keterbatasan kuota di sekolah negeri menyebabkan siswa harus bersaing untuk bisa bersekolah.

Kasihan wilayah yang tidak punya sekolah, dengan sistem zonasi sekarang,” ujarnya.

Belum lama ini, Gubernur DKI Anies Baswedan meresmikan 4 sekolah net zero carbon di SD Negeri Ragunan 08 di Jakarta.

Proyek rehabilitasi sekolah ini adalah upaya memajukan pendidikan sesuai perubahan zaman.

Proyek rehabilitasi gedung sekolah rendah emisi ini diharapkannya akan menyebar ke seluruh daerah di Jakarta. Sehingga nanti tercipta bangunan ramah lingkungan yang dapat menurunkan emisi karbon.

“Jakarta resmi menjadi tempat pertama sekolah negeri yang memiliki konsep net zero carbon,” kata Anies.

Sekolah net zero adalah sekolah yang dibangun dengan konsep emisi rendah karbon. Sekolah itu hemat energi saat dioperasikan karena sebagian besar kebutuhan energinya berasal dari energi terbarukan. Bangunan sekolah itu dirancang dengan mengoptimalkan ventilasi alam dan pencahayaan alami.

Dengan mengurangi penggunaan energi listrik, bangunan itu rendah emisi gas karbon. (rm.id)