Tahun ini Budi Rustandi Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Anggaran Tembus Ratusan Miliar Rupiah

SERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah. Bahkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur, baik yang bersumber dari APBD, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, pemerintah pusat hingga program Corporate Social Responsibility (CSR) totalnya bisa mencapai Rp 150 miliar.

 

“PMK (Peraturan Menteri Keuangan, red) kita sudah keluar ada penambahan DBH (Dana Bagi Hasil, red), mudah-mudahan di bulan-bulan bisa keluar dan kita bisa memprioritaskan untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan. Tapi untuk yang di Taktakan dan lainnya ini kan dalam proses lelang dan tahun ini di era Budi-Agis paling banyak anggarannya,” ujar Wali Kota Serang, Budi Rustandi kepada tangselpos.id, di Puspemkot Serang, Kamis (26/2/2026).

 

Beberapa titik jalan strategis, termasuk di wilayah Taktakan, saat ini sedang dalam proses lelang. Wali Kota menyebut bahwa pembangunan tahun ini merupakan salah satu yang paling masif dalam sejarah pemerintahan Kota Serang. Namun tentu pembangunan ini membutuhkan proses dan mekanisme yang harus ditempuh, seperti proses lelang.

 

“Tahun ini pembangunan paling banyak, bisa dilihat sendiri tahap-tahap lelang sudah mulai berjalan untuk proyek-proyek besar. Saya mohon masyarakat bersabar karena ada proses administrasi keuangan negara yang harus dilalui,” ujarnya.

 

Pemkot Serang menargetkan tahun ini persoalan infrastruktur bisa selesai. Beberapa titik dilakukan peningkatan kualitas jalan melalui betonisasi dan untuk penanganan sementara atau pemeliharaan dilakukan menggunakan hotmix.

 

“Betonisasi dilakukan untuk peningkatan kualitas jalan permanen, sementara penggunaan hotmix lebih difokuskan pada pemeliharaan atau penanganan sementara di titik-titik yang berlubang,” bebernya.

 

Pemkot Serang juga terus menjalin kolaborasi erat dengan berbagai pihak, mulai dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), hingga Pemprov Banten, dalam upaya penanganan infrastruktur jalan, aliran sungai dan lainnya.

 

“Kalau saya lewat dan melihat ada jalan berlubang, langsung saya koordinasikan untuk segera ditambal. Kalau gak ditambal langsung viral. Jadi gini nih loh, bukan berarti kalau viral baru dikerjain, karena saya butuh informasi dari masyarakat karena wali kota bukan Tuhan yang matanya banyak,” selorohnya dengan nada bercanda namun serius.

 

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah penataan di kawasan simpang lima Ciracas dan area sekitarnya. Sebagian pembangunan di wilayah tersebut, seperti di lahan Pramuka, menggunakan aset negara, sementara sisi lainnya didukung melalui dana CSR.

 

Budi juga juga menepis isu miring terkait transparansi dana CSR. Ia menegaskan, CSR dibangun oleh swasta secara langsung dan bukan oleh pemerintah daerah.​“Dana CSR itu transparan karena mereka sendiri yang membangun, bukan saya yang pegang duitnya. Jadi jangan salah paham,” tegasnya menutup pembicaraan.(*)