Seruan Naik Angkutan Umum Nggak Ngefek Tuh

JAKARTA - Seruan mengajak publik menggunakan angkutan umum yang gencar disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, nggak ngefek. Kemacetan di Ibu Kota semakin parah.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui, kemacetan di Jakarta semakin tinggi. Dia men­duga kemacetan akibat masih banyak masyarakat yang meng­gunakan kendaraan pribadi.

“Karena masyarakat masih tetap mengandalkan kendaraan pribadi sebagai alat mobilitas utama,” kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/3).

Kondisi itu terlihat dari cakupan layanan Transjakarta yang belum optimal. Menurut Syafrin, dari hasil evaluasi Dishub DKI Jakarta, saat ini penumpang Transjakarta hanya di kisaran 800 ribu orang per hari. Lebih rendah dari awal 2020, yang capaian penumpang menyentuh 1,06 juta per hari.

Diungkap Syafrin, berdasar­kan indeks, kemacetan di Ibu Kota pada 2023, meningkat dari 46 pada tahun lalu, menjadi 29.

“Itu artinya tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta semakin tinggi,” jelasnya.

Syafrin berharap, warga mau menggunakan transportasi umum. Terutama, menggunakan Transjakarta yang terus meningkatkan layanan dan kapasitas tempat duduknya.

“Saat ini fasilitas dan layanan transportasi umum di Jakarta su­dah cukup memadai. Sudah ada integrasi antar moda angkutan umum,” ungkapnya.

Berdasarkan data Dishub DKI, lanjutnya, integrasi angkot men­jadi mikrotrans dan minitrans dan layanan kereta saat ini cakupan layanannya sudah tinggi.

Dia meminta, masyarakat memberikan masukan jika ada keluhan atau kekurangan dalam pelayanan. Misalnya, mikrotrans jarang lewat atau sopirnya ugal-ugalan.

“Agar kami bisa berikan feed­back berupa perbaikan layanan,” imbuhnya.

Upaya tersebut merupakan solusi mengatasi kemacetan di Jakarta. Selain upaya jangka panjang, Syafrin mengatakan, pihaknya memiliki strategi jang­ka menengah dan pendek.

Salah satu strategi jangka pendek adalah menutup titik putar balik atau u-turn. Hingga kini, pihaknya telah menutup 14 titik putar balik. Dari hasil evalu­asi, penutupan tersebut dapat mengurai kemacetan.

“Hambatan-hambatan true traf­fic itu berkurang dan itu sedang dilakukan kajian,” terang dia.

Ke depan, Dishub DKI akan memberlakukan sistem satu arah (SSA) pada tujuh ruas jalan. Saat ini, SSA sudah diimplementasi­kan di satu ruas jalan, tepatnya di Jalan Jembatan Besi 12.

Target kami seluruhnya akan selesai di medio tahun ini, pertengahan tahun ini,” tegasnya.

Sedangkan untuk strategi jangka menengah, Syafrin menerangkan, Pemprov DKI Jakarta akan menyelesaikan LRT Fase 1B. LRT rute Velodrome-Manggarai itu rencananya dites fungsinya alias test commissioning pada III 2024.

“Target kami di Triwulan III tahun depan selesai,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi kepadatan di Stasiun Manggarai seiring dengan adanya LRT Velodrome-Manggarai ini, Syafrin menjelaskan, pihaknya akan membangun pedestrian.

Akses bagi pejalan kaki ini berfungsi untuk menyambung­kan perjalanan penumpang dari stasiun LRT menuju Stasiun Manggarai atau sebaliknya.

Selain itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga terus melakukan pengembangan di Stasiun Manggarai untuk men­gatasi penumpukan penumpang.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak membenar­kan pernyataan Presiden Jokowi yang bilang kemacetan di Ja­karta akibat keterlambatan pem­bangunan transportasi. Namun, Gilbert tidak sepakat keterlam­batan sekitar 30 tahun.

“Malah terlambat 50 tahun,” kata Gilbert.

Politisi PDIP ini bilang, sejak dulu Pemprov DKI Jakarta tidak memanfaatkan jalur trem yang dibangun pada zaman Belanda. Malah, pada era Orde Lama jalur trem tersebut di Jakarta ditutup.

“Harusnya kan dipertahankan seperti di Singapura dan Mel­bourne yang memiliki train dari awal dipertahankan dan ditambah,” ujarnya.

Gilbert bilang, selama ini kepala daerah Jakarta tidak ada yang melanjutkan jalur trem untuk membangun transportasi publik. Padahal, untuk menga­tasi kemacetan, moda trans­portasi berbasis rel yang harus difokuskan.

Dia menilai, Transjakarta juga kurang signifikan mengatasi macet di Jakarta. Karena kapasi­tas angkutnya tidak terlalu besar. Berbeda jauh dengan moda trans­portasi rel yang sekali jalan bisa membawa ratusan penumpang. Keberadaan bus-bus Transjakarta justru malah menyebabkan jala­nan semakin padat.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti kemacetan di Jakarta yang terjadi sepanjang hari. Ke­macetan tersebut, kata Jokowi, karena telatnya pembangunan transportasi massal di Jakarta. Transportasi massal seperti MRT dan LRT baru berjalan dalam beberapa tahun terakhir.

“Jakarta pagi macet, siang macet, sore macet, malam macet sekarang ini karena keterlambatan membangun itu,” kata Jokowi saat peresmian Depo Kereta Api Maros di Maros, Rabu (29/3).

Tidak hanya Jakarta, Jokowi bilang, Indonesia memang telat membangun transportasi publik di berbagai kota besar. Seperti Bandung, Medan, Surabaya, Makas­sar dan lainnya.

Khusus untuk Jakarta, Jokowi menyebut keterlambatan pem­bangunan tersebut mencapai 30 tahun. Jokowi mengapresiasi langkah Kemenhub yang mulai membangun jalur kereta api di Sulawesi. Menurutnya, proyek ini menjadi titik awal pembangunan transportasi publik mas­sal di kota-kota besar. rm.id