BPBD Gelar Jambore Kebencanaan

SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Jambore Kebencanaan. Kegiatan tersebut digelar selain untuk ajang silaturahmi antar BPBD kabupaten/kota, juga sebagai upaya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan personel dalam menghadapi bencana.

Jambore tersebut dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar dan turut dihadiri oleh perwakilan Basarnas, BMKG dan Polda Banten. Adapun peserta jambore ini yaitu personel BPBD dari delapan kabupaten dan kota se-Banten.

Dalam kesempatan tersebut, Al Muktabar mengatakan, jambore ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas personel BPBD dalam hal penanggulangan bencana. Ia menuturkan, personel tangguh ini harus lah menguasai kemampuan mendasar dan menanamkannya dalam diri masing-masing.

“Karena kebencanaan itu memerlukan banyak inovasi di lapangan, karena pasti saat bencana kondisinya akan di luar konsep dan teori. Sehingga penting untuk personel BPBD untu menanamkan kemampuan dalam diri, agar nantinya bisa menjadi refleks dan selalu siap menghadapi situasi darurat,” ujar Al Muktabar kepada wartawan, Kamis (26/9).

“Jadi saat loncat dari tempat tidur saja, kita sudah berpikir akan melakukan langkah-langkah penanggulangan apa saja saat terjadinya bencana,” sambungnya.

Al mengatakan, siklus penanggulangan bencana meliputi empat tahapan, yaitu tahap pencegahan dan mitigasi, tahap kesiapsiagaan, tahap tanggap darurat, serta tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia memaparkan, bahwa keempat siklus tersebut sudah harus diterapkan dengan baik di Provinsi Banten ini.

"Kta termasuk negara yang responsif terhadap baik mulai dari tanggap daruratnya maupun rehabilitasi dan rekonstruksinya,” paparnya.

Meski demikian, Al Muktabar menuturkan, pihaknya tetap memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kapasitas baik secara individu maupun kelembagaan organisasi.

"Hal itu agar Banten memiliki ketangguhan menghadapi bencana alam maupun sosial," ucapnya.

ksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti menjelaskan bahwa dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bencana, mengamanatkan tanggung jawab pengelolaan adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui perencanaan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

“Artinya, tidak bisa melaksanakan penanggulangan bencana secara parsial. Apalagi secara ego sektoral. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara menyeluruh, bersama-sama dan gotong-royong. Antar daerah bisa saling membantu kekurangan sarana dan prasarana yang dialami daerah yang mengalami bencana,” tambahnya.

Virgojanti juga mengatakan, di Provinsi Banten memiliki potensi dan karakteristik bencana yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu perencanaan dan koordinasi antar daerah dalam upaya penanggulangan bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Virgojanti juga mengingatkan pentingnya mitigasi bencana, karena tidak ada yang tahu tentang kapan terjadinya bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, lanjut Virgojanti, semua pihak harus melakukan persiapan-persiapan menghadapi bencana, melaksanakan pemetaan wilayah rawan bencana, serta jenis bencana yang kemungkinan terjadi.

“Masyarakat harus tahu, misalnya, di wilayahnya merupakan rawan bencana. Sehingga, pemerintah bersama-sama masyarakat bisa mempersiapkan diri apabila terjadi bencana," tandasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana mengatakan bahwa tujuan dari Jambore ini adalah untuk mempertajam atau meningkatkan kapasitas personil dari seluruh personel BPBD kabupaten kota dalam hal terutama tangkap darurat bencana.

“Maka di Jambore ini ada beberapa pelaksanaan terutama tentang evakuasi dan hal lain. Seperti evakuasi di dalam air, kemudian juga kita nanti ada lomba pemasangan tenda, dapur umum dan lomba lain yang ada kaitannya dengan evakuasi,” tandasnya.