Awal Tahun Beban Ekonomi Masyarakat Membengkak Tarif Transjakarta Jangan Dulu Naik

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebaiknya menunda rencana menaikkan tarif bus Transjakarta pada tahun depan. Sebab, di waktu yang bersamaan, beban ekonomi masyarakat sudah bertambah akibat dampak dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

 

Diproyeksikan harga sejumlah barang kebutuhan naik sekitar 9,09 persen apabila tarif PPN menjadi 12 persen, tahun depan.

Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta lantang menolak usulan dari Dinas Perhubungan (Dishub) ini. Wakil Ketua Komisi B Wibi Andrino menyebutkan beberapa dasar pertimbangan menolak rencana kenaikan tarif Transjakarta. Di antaranya, situa­si ekonomi masih sulit. Kenaikan tarif transportasi umum seperti Transjakarta akan menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang sangat bergantung pada transportasi ini untuk aktivitas sehari-hari.

Kedua, lanjut Wibi, Transjakarta adalah layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

 

“Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi Pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil,” ujarnya di Jakarta, Minggu (22/12/2024).

 

Dan ketiga, jika ada kebutuhan anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan Transjakarta, menurutnya, bisa dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.

Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas,” ujarnya.

 

Diingatkan Wibi, salah satu tu­juan utama lahirnya Transjakarta adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan polusi udara. Jika tarif dinaikkan, ada risiko sebagian masyarakat akan kembali meng­gunakan kendaraan pribadi, yang bertentangan dengan tujuan membangun transportasi massal. Karena itu, pihaknya mendesak Dishub untuk membatalkan rencana menaikkan tarif.

 

“Kami akan terus menga­wasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan,” tegasnya.

 

Hal senada dilontarkan Sek­retaris Fraksi PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo. Rio meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencontohkan penerapan transportasi publik di sejumlah kota di Eropa. Di Benua Biru, ongkos transportasi publik murah. Bahkan ada yang tak memungut tarif alias gratis.

 

“Satu negara di Eropa, yang membuat kebijakan menggratis­kan pelayanan transportasi pub­lik, yaitu Luksemburg. Hal ini bisa menjadi referensi ke depan­nya,” kata Rio.

 

Selain itu, Pemprov Jakarta bisa mengadopsi kebijakan pa­ket tarif bulanan. Menurutnya, sistem langganan bulanan lebih fleksibel dan terjangkau. Sistem ini diterapkan di beberapa kota besar di dunia. Salah satunya, Moskow, Rusia.

Paket ini bisa disesuaikan dengan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk untuk pekerja, pelajar, atau masyarakat umum. Sistem ini dapat mengurangi biaya transportasi mereka secara signifikan,” imbuhnya.

 

Anggota Komisi B ini menyarankan, Pemprov melakukan kajian lebih dalam dahulu terkait rencana menaikkan tarif Transjakarta agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat.

“Apalagi jika kenaikan tarif terlalu besar, dapat membebani masyarakat. Karena kondisi per­ekonomian kita sedang mengalami pelemahan alias semakin memburuk,” ucapnya.

 

menuturkan, Pemprov wajib menciptakan iklim budaya naik transportasi publik seperti yang tertuang dalam program Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung.

Sikap wakil rakyat Jakarta tersebut diapresiasi dan didu­kung Dewan Transportasi Kota Jakarta 2010-2014 Azas Tigor Nainggolan.

 

“Jika perlu tarif Transjakar­ta digratiskan. Toh subsidi untuk operasional Transjakarta hanya sekitar Rp 3,4 triliun. APBD Ja­karta bisa menutupi biaya opera­sional Transjakarta,” ucapnya.

 

Jika ada kebutuhan pening­katan layanan, menurut Azas, Pemprov memberikan subsidi lebih banyak ke Transjakarta. Karena, tarif yang terjangkau akan menarik warga menggu­nakan transportasi publik. Dan, pada akhirnya memberikan keuntungan.

“Jika Jakarta dapat mengurai kemacetan, maka keuntungan­nya adalah Rp 168 triliun yang sebelumnya menjadi beban kerugian kota Jakarta,” pung­kasnya.

 

Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo mengaku, pihaknya sedang mendalami hasil ka­jian kenaikan tarif Transjakarta. Ditegaskan Syafrin, pihaknya terbuka dengan kajian dari ber­bagai pihak soal kenaikan tarif tersebut.

 

Dibeberkan dia, rencana ke­naikan tarif Transjakarta sudah diusulkan sejak 2023 oleh De­wan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Pihaknya sudah menerima hasil kajian internal menge­nai implementasi kenaikan tarif dari Transjakarta maupun DTKJ.

 

“Kami masih melakukan pen­dalaman terhadap hasil kajian yang disampaikan, baik oleh teman-teman Transjakarta dan Dewan Transportasi Kota Ja­karta,” kata Syafrin, Kamis (19/12/2024). Rencananya, pen­dalaman kajian akan selesai pada akhir tahun ini.