BPKD Jadi Sasaran Kekisruhan Prades

PANDEGLANG - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang jadi sasaran kekisruhan para Perangkat Desa (Prades) se Kabupaten Pandeglang, saat unjuk rasa di depan kantor BPKD Pandeglang, Senin (17/2).

 

Ratusan Prades yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) Pandeglang melakukan unjuk rasa, gara-gara Penghasilan Tetap (Siltap) bulan Desember 2024, tak kunjung dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang.
 

Awal unjuk rasa sekitar pukul 10.00 WIB, ratusan Prades itu berjalan damai dengan cara berorasi dan hanya membentangkan poster kecaman yang bertuliskan “Ubur-ubur ikan lele, Siltap kula gera dibayarkeun (Siltap saya segera dibayarkan), bayarkan Siltap bulan Desember 2024, ubur-ubur ikan lele Bupati mundur Siltap dihutang le, kami manusia bukan sapi perah”.
 

Selang beberapa jam aksi, perwakilan Prades dipinta untuk dengar pendapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BPKD, Kepala DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa), dan pejabat lainnya di Aula BPKD Pandeglang.
 

Walau sudah ada perwakilan yang melakukan dengar pendapat, massa aksi tetap bertahan melakukan orasi sembari diguyur hujan. Selang beberapa jam menunggu, dari situlah massa aksi mulai melakukan kekisruhan.
 

Kekisruhan yang dilakukan mereka, selain merusak plang kantor atau papan nama BPKD Pandeglang, telah mencabut tanaman hingga melemparkan ke dalam halaman kantor BPKD. Bahkan melempari kantor BPKD dengan botol bekas air mineral, dan usai itu massa aksi membakar ban bekas di Jalan Raya Pandeglang-Serang tepatnya di depan kantor BPKD tersebut.
 

Walau kondisinya sempat ada kekisruhan, namun tak ada kontak fisik antara massa aksi, baik dengan aparat keamanan maupun para pegawai BPKD Pandeglang.

 

Unjuk rasa mulai kondusif lagi, usai para perwakilan Prades keluar dari kantor BPKD dan menyampaikan hasil dengar pendapat dengan para pihak Pemkab Pandeglang.
 

Begitu juga telah disampaikan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian antara PPDI, dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), BPKD, dan DPMPD, serta kejelasan pembayaran Siltap. Dari situlah massa aksi membubarkan diri dengan tertib, sekitar pukul 12.20 WIB.
 

Ketua PPID Pandeglang, Agus Muhammad Toha mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan Prades bukan tanpa alasan, akan tetapi ada kebijakan yang zalim terhadap seluruh Prades di Kabupaten Pandeglang.

 

“Kepala BPKD kami datang ke sini bukan tanpa alasan, ada kebijakan yang merugikan dan dzolim. Kami kerja maksimal selama 24 jam, tapi disisi lain hak kami dipersulit,” teriak Agus dalam orasinya, Senin (17/2).

 

Maka dari itu tegas dia, ia bersama kawan-kawan Prades lainnya menuntut agar Siltap bulan Desember 2024 segera dicairkan. Akibat Siltap tak kunjung cair, semua Prades teraniaya.
 

“Kami teraniaya, untuk itu kami menuntut Siltap Desember 2024 dicairkan, dan Siltap 2025 dibayarkan setiap bulan. Perangkat desa nonstop 24 kerja, kami tidak keberatan untuk melayani masyarakat, tapi berikanlah hak kami,” harapannya.

 

Dia bersama Prades lainnya kompak menyuarakan ancaman tidak akan pulang dan akan melakukan unjuk rasa berjilid-jilid, jika tak ada kepastian kapan akan dicairkan oleh Pemkab Pandeglang.

 

“Jika tidak ada kesepakatan untuk dicairkan, kami akan bertahan dan terus mengadakan unjuk rasa berjilid-jilid,” ancamnya.

 

Apalagi menurutnya, sebentar lagi memasuki bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Hal itulah yang menjadi kekhawatiran seluruh Prades di Kabupaten Pandeglang.
 

“Kekhawatiran 2025, menghadapi bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Kemana kami harus mengadu, selain kepada orang tua kami (Pejabat Pemkab, red). Kami mohon jangan diupayakan 2024 saja, tapi 2025 juga dicairkan sebelum lebaran,” tandasnya.
 

Sementara, Sekda Pandeglang Ali Fahmi Sumanta menjanjikan Siltap bakal dibayarkan minggu-minggu ini dengan dalih saat ini masih dalam proses. “Bukan kami tidak ingin membayar, tapi sedang proses. Intinya, kami akan segera melunasi atau membayarkan di minggu-minggu ini,” janjinya.
 

Fahmi menilai, ketimbang unjuk rasa di jalan, lebih elok melakukan audiensi atau dengar pendapat. “Saya berharap begini (diskusi, red) lebih elok, bukan kami melarang di jalan. Beliau (Bupati Irna, red) tidak berharap mengakhiri jabatannya seperti ini, ini soal waktu saja,” katanya.

 

Kepala BPKD Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin menyatakan, kondisi kas daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan ungkapnya, besaran kas yang ada itu hanya Rp3,6 Miliar saja, dan tak akan cukup untuk membayar Siltap.

 

“Kas kita saat ini Rp3,6 Miliar, tidak cukup dan jika kita bayarkan yang lainnya menjerit. Minggu-minggu kita tunggu dari KPU Rp5 Miliar dan Bawaslu Rp1 Miliar mengembalikan hibah. Artinya, tambahan dari KPU dan Bawaslu cukup untuk membayar Siltap bulan Desember 2024,” jelasnya.
 

Yahya juga memastikan, Siltap bulan Desember 2024 bakal dibayarkan dalam waktu dekat ini sekitar tanggal 28 Februari 2025 mendatang.
 

“Mudah-mudahan minggu ini bisa disalurkan, paling telah tanggal 28 bulan ini (Februari, red). Jadi pasti dibayar, karena sudah menjadi kewajiban. Mohon kita pahami bersama kondisinya,” tegasnya.
 

Sebetulnya ungkap Yahya lagi, bukan hanya Siltap yang belum dicairkan, namun  Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) guru belum dibayarkan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pandeglang juga belum.
 

“Yang belum terbayarkan, bukan hanya Siltap. Teman-teman guru TPP 3 bulan, begitu juga kami para ASN November-Desember belum dan para Camat juga belum, jadi kita bernasib sama,” keluhnya.
 

“Kalau Rp7,8 Miliar (ADD non Siltap) sudah disalurkan bulan Januari, kedua kita upayakan maksimal mungkin, diselesaikan di bulan Februari ADD Siltap bulan Desember 2024 Rp9,4 Miliar, dan BHPRD (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) belum Rp4,1 miliar. Akan kita selesaikan secara bertahap,” tandasnya.
 

Gagalnya pembayaran itu terjadi karena serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang tidak mencapai 100 persen.

 

“Gagal bayar karena PAD tidak terserap 100 persen, atau hanya 80 persen saja PAD 2024 yang terserap. Yang besar itu, sebesar Rp20 Miliarnya adalah PBB (Pajak Bumi Bangunan),” tandasnya.