Bahlil Dan Rosan Ngadu Ke DPR, Anggarannya Tidak Naik Dan Dipotong

JAKARTA - Beda dengan kementerian lain yang mendapatkan kenaikan anggaran untuk tahun 2025, Kementerian ESDM yang dipimpin Menteri Bahlil Lahadalia, justru tidak mendapat kenaikan. Lebih tragis lagi dialami Kementerian Investasi/BKPM yang dipimpin Menteri Rosan Roeslani, anggarannya malah kena pangkas. Bahlil dan Rosan ngeluh, lalu ngadu ke DPR.

Keluhan tersebut disampaikan Bahlil saat rapat kerja membahas anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dalam rapat tersebut, DPR menyepakati anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 3,91 triliun. Padahal, kata Bahlil, pihaknya mengusulkan anggaran Rp 10 triliun.

Dari usulan tersebut, Rp 4,2 triliun akan digunakan untuk membangun jaringan pipa gas dan program-program kerakyatan lainnya. Dalam hal ini, dia menyoroti jaminan untuk pasokan gas antara Sumatera dan Jawa. Pasalnya, saat ini Indonesia mengalami persoalan gas.

“Pembangunan Cisem II, kemudian untuk gas di Sumatera, itu tidak akan bisa kita lakukan kalau tidak dibiayai oleh negara, terkecuali ini kita kerjasamakan dengan swasta murni," ujarnya. 

Menurut Bahlil, anggaran Rp 3,91 triliun tidak berbanding lurus dengan prestasi kementeriannya. Padahal, kata dia, Kementerian ESDM telah menyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp 300,3 triliun. “Nggak ada yang netes ini," keluh Bahlil.

Ia lantas menganalogikan situasi di kementeriannya dengan seekor ayam. Kata dia, ayam pun akan mati meski telurnya tidak diambil, dan tidak diberi makan.

"Tapi, kami kan bukan ayam. Kami petarung semua di sini, tidak apa-apa. Sekalipun nggak diberi suplemen yang baik, kami tetap sehat untuk bangun bangsa dan negara," tuturnya.

Bahlil lantas merinci anggaran tersebut. Untuk Sekretariat Jenderal Rp 336,12 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 95,35 miliar, sedangkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Rp 566,68 miliar.

"Bayangkan pimpinan, kami mau naikkan lifting minyak, tapi dirjennya hanya dikasih anggaran Rp 500-an miliar,” katanya.

Padahal, kata dia, Pemerintah menargetkan pendapatan dari hulu migas sekitar 15-16 miliar dolar AS atau Rp 231 triliun-Rp 247 triliun. “Ini teori dari mana," kata Bahlil.

Bahlil melanjutkan, untuk anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan senilai Rp 457,93 miliar. Sedangkan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Rp 369,65 miliar. Padahal, sektor minerba berhasil meraih PNBP senilai Rp 173 triliun pada 2023.

2025 kita targetkan peningkatan, tapi melihat model fasilitas dan anggaran yang diberikan, saya pikir, ya repot," keluh Ketua Umum Golkar ini.

Adapun untuk anggaran Dewan Energi nasional (DEN) Rp 63,78 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar Rp 617,90 miliar dan Badan Geologi Rp 488,96 miliar. Sementara, anggaran BPH Migas senilai Rp 254,2 miliar dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) senilai Rp 566,98 miliar, dan BPMS sebesar Rp 92,2 miliar.

Di ruangan sebelah, juga berlangsung rapat antara Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dengan Komisi VI DPR. Hasil rapat memutuskan, tidak ada penambahan anggaran di Kementerian investasi.

Komisi VI DPR menetapkan anggaran Kementerian Investasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp 681,88 miliar. Jauh di bawah usulan Rosan cs sebesar Rp 1,57 triliun.

Mendapati hasil itu, Rosan nampak kecewa. Apalagi, anggaran tersebut juga jauh di bawah anggaran 2024 yang sebesar Rp 1,23 triliun. Dia menyebut, tanpa kenaikan anggaran tahun depan, target investasi yang diusung dapat terkoreksi.

Mantan Ketua Umum Kadin Indonesia ini berharap, anggaran kementeriannya masih bisa ditingkatkan. Sehingga, target menarik investasi Rp 1.905 triliun pada tahun depan bisa tercapai.

Rosan mengatakan, pihaknya akan melakukan review ulang atas target-target yang besar dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang dimiliki Kementerian Investasi.

"Tentu yang kami sampaikan adalah penyerapan tenaga kerja yang terdampak," tuturnya.

Rosan menambahkan, alokasi anggaran 2025 itu akan digunakan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 359,48 miliar, dan Program Penanaman Modal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 322,39 miliar.